Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menekankan komitmen pemerintah untuk mengurangi risiko banjir di Indonesia melalui perencanaan tata ruang dan pengadaan tanah.
Komitmen dan Kolaborasi
-
Aspek Penting: Perencanaan tata ruang dan pengadaan tanah menjadi kunci dalam menangani risiko banjir.
-
Wilayah Prioritas: Upaya ini difokuskan, termasuk di Jabodetabek - Punjur.
-
Sinergi Diperlukan: Ossy mendesak kolaborasi lintas sektor untuk penanganan banjir, menghindari saling menyalahkan.
Langkah-Langkah yang Diambil
-
Rencana Detail: Langkah pengendalian banjir di Jabodetabek-Punjur tercakup dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Perkotaan, yang diatur dalam Perpres 60 Tahun 2020.
-
Tantangan Utama: Implementasi rencana terhambat oleh perbedaan kebijakan di daerah.
Langkah Konkret
-
Normalisasi Sungai Ciliwung: Rencana eksekusi setelah penetapan lokasi pada akhir April 2025.
-
Pengawasan Ketat: Sertifikasi tanah di atas badan sungai dan penertiban pelanggaran tata ruang.
-
Dukungan kepada Pemerintah Daerah: Pengadaan tanah bersama untuk proyek pengendalian banjir, menekan konflik sosial dengan koordinasi baik.
Instruksi Menteri Koordinator
-
Aksi Komprehensif: Pertemuan di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bertujuan merumuskan aksi ekosistem pencegahan risiko bencana banjir dari hulu ke hilir.
-
Rencana Aksi: Berbasis ekosistem untuk langkah konkret di Jabodetabek, dengan melibatkan segenap pihak terkait.
Peserta dan Dukungan
-
Hadiri Rapat: Turut serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Gubernur Jakarta dan Banten, serta perwakilan kementerian/lembaga terkait.
-
Sumber Dukungan: Dipimpin oleh Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang, Reny Windyawati, dalam mendampingi Wamen Ossy.
Dalam upaya menyusun langkah-langkah konkret, pemerintah mengarahkan untuk menyelaraskan rencana tata ruang pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta mencegah alih fungsi lahan di kawasan badan air yang dapat meningkatkan risiko banjir. Penerapan koordinasi yang baik diharapkan dapat mengatasi kendala implementasi dan mengoptimalkan upaya penanganan banjir secara komprehensif dan berkelanjutan.
Kapan Lebaran Tahun 2025? Penjelasan dan Sejarah Ketupat